-68- Peraturan Vs Kebijakan

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.” Dan masih banyak lagi definisinya dari berbagai ahli tapi secara umum peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum, tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Intinya peraturan ini ada pembuatnya, jelas ikatannya, dan manusia di dalamnya yang diikat oleh peraturan ini.

Sudah lama ingin nulis tentang yang satu ini. Tapi yakin tidak ngerti harus mulai dari mana. Sudah lama sadar ada sesuatu di lingkungan terutamanya di tempat saya bekerja. Karena menurut saya peraturan *dalam hal ini peraturan buatan manusia ya* yang paling dekat dan cukup terasa akibatnya ya di kantor ini. Banyak sekali peraturan dan menurut saya baik pun pelaksanaannya sebenarnya bisa dilakukan tapi kok ya pada prakteknya lebih sering mengandalkan kebijakan atasan.

Saya tidak anti dengan kebijakan. Malah dalam beberapa hal penting sekali ada kebijakan ini. Namun, seyogianya penggunaan kebijakan haruslah sangat hati-hati, seketat mungkin ketika akhirnya harus menggunakan kebijakan, ia adalah option terakhir setelah peraturan memang tidak ada atau tidak cukup mengakomodir atau juga peraturan dirasa tidak tepat. Lagipula sebenarnya kebijakan itu dibuat harusnya tidak melenceng dari peraturan.

Apa sih kebijakan? menurut KBBI “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).” Wujudnya adalah keputusan yang tidak mengikat secara umum dan berkelanjutan, artinya keputusan tersebut hanya sementara pada masalah tertentu saja. Bukan pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah terprogram dan dilakukan secara berulang atau juga terkait dengan aturan-aturan yang telah ada. Lebih dekatnya kebijakan ini adalah kepemimpinan dalam memutuskan suatu masalah dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.

Ketika menemukan suatu masalah dalam organisasi maka agar segera dilakukan tindakan, pemimpin harus memutuskan cara mana yang dipakai dengan merujuk kepada peraturan yang ada. Intinya kebijakan ini hanyalah suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang mana keputusan ini dibuat atas dasar peraturan yang ada tidak dalam rangka menyalahi aturan.

Karena kebijakan yang menyalahi aturan seyogianya dapat dipertanyakan sampai dituntut. Tentu kita tidak lupa dengan kebijakan pemerintah atas kasus century yang mana adalah mempertanyakan apakah keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan lebih penting lagi tidak menyalahi peraturan yang ada.

Dari uraian di atas jelas ya, peraturan posisinya di atas kebijakan. Kebijakan hanyalah cara bagaimana kita menggunakan peraturan agar tepat sasaran. Tapi, yang saya lihat adalah tidak begitu. Sering kali malah kebijakan lebih banyak berbicara dibandingkan peraturan. Peraturan lebih banyak dipinggirkan dalam prakteknya.

“Hidup jangan terlalu monoton lah, peraturan itu fleksible jangan terlalu kaku”

Kalimat tersebut biasanya dijadikan kambing hitam dalam rangka pembenaran setelah mengenyampingkan peraturan. Saya kira peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, peraturan dibuat bukan karena ia sulit dilaksanakan, kalau sesulit itu dilaksanakan kenapa membuat peraturan? Contoh sederhana yang sering kita temui adalah aturan lalu lintas penggunaan helm. Aturannya jelas, manfaatnya jelas, hukumannya jelas, tapi saya bingung kok ya susah sekali memakai helm ini, padahal kalau saya pikir-pikir lebih keren pakai helm daripada gundul di jalanan 😛 .

Ada memang peraturan ngeyel yang penerapannya sulit, misal “dilarang buang sampah sembarangan, denda 50 juta bagi pelaku”, ajegile, ini peraturan atau bercanda. ya, yang wajar sajalah yang kira-kira manusia normal bisa melakukannya dan dapat diterima akal sehat, buang sampah sembarangan denda 10.000 misal, kan orang juga mikir-mikir kali ngeluarin 10 ribu. Tentunya si pemberi sanksi pun tidak canggung menerapkan peraturan. Kalau 50 juta pas yang buang sampah nenek-nenek bisa di bully sejagat 😛

Oke, mari balik ke tempat saya bekerja yang akhirnya saya menulis ini. Di tempat saya bekerja ada peraturan di mana jika instansi pemerintah meminta publikasi tercetak atau tidak dia akan terkena PNBP (pendapatan negara bukan pajak) nol rupiah dengan syarat membawa surat permohonan resmi permintaan publikasi. Simple kan, selembar kertas dengan tanda tangan kepala kantor yang bersangkutan…Kalau sampai perang otot leher karena aturan ini di situ saya ingin guling-guling tidak mengerti. Dan ini kejadian, bukan sekali dua kali, sering kali!

Perang otot lehernya sih sekali dua kali lah, karena lebih banyak mereka melakukannya di belakang ya kalau di depan kan bisa di insult sama peraturan. Situ melanggara terang-terangan bisa jadi tidak tau aturan, tidak mau tau, atau ngeyel. Jika atasan yang melakukannya, saya benar-benar tidak mengerti. Kalau diingatkan terus nyolot di situ saya ingin bakar itu aturan. Tidak usahlah ada aturan kalau dikira kebijakan dirasa lebih enak dan sopan.

Iya saya tahu, kebanyakan dari kita menghindari aturan karena merasa kebijakan lebih halus dan sopan. Mempersilakan tamu dari instansi lain apalagi yang datang adalah semacam yang punya jabatan setara atau lebih tinggi, rasanya menyuruh mereka kembali padahal kita bisa dengan cepat memberikan apa yang mereka minta terasa lebih enak,efisien, dan jadinya terasa menjalin hubungan yang baik. Big No!. Menurut saya memberlakukan aturan ataupun tidak tidak ada yang berubah dengan hubungan. Kan kalau kita minta data ke sana akan lebih cepat dilayani. Oh ya? apakah mereka, instansi lain tidak punya aturan? Tentu punya kan, ya, kalau kita minta data ke sana ikuti aturan mereka masak iya mereka tidak mau melayani dengan baik?

Bisa jadi lebih cepat kalau kita punya orang dalam. Tapi coba kembali direnungkan apa iya kita mau memakai data instansi lain yang diberikan tanpa sepengetahuan pemimpin mereka, padahal misal data yang kita minta untuk publikasi level daerah. Atau juga ada yang meminta data ke instansi kita tanpa aturan, masak iya kita tega sih? itu data susah payah loh dicari bisa jadi dengan jerih payah teman-teman yang lain.

Lagipula dengan menggunakan aturan saya kira kita akan lebih dihargai, dipandang profesional dan tentu mereka tidak semena-mena dong datang ke kantor. Ada juga soalnya yang datang bikin gemesh, sudah kayak kantor sendiri main suruh kite-kite lagi, puciiiiing pala berbi 😀 Terusnya kalau kita datang kepada mereka tentu dihargai juga kan sepanjang kita ikuti juga aturannya. Saya kira hukum mutualisme masih berlaku.

Contoh kecil ini semoga membuka wawasan kita bahwasanya peraturan tidak dibuat untuk dilanggar. Peraturan yang manusiawi tentu tidak sulit untuk dilaksanakan. Kebijakan tidaklah menjadikan tumpul peraturan, kebijakan tidak dibenarkan sebagai pembenaran untuk menyalahi peraturan. Kebijakan yang mengebiri peraturan perlu dipertanyakan dan jangan takut untuk mengingatkan.

Jangan takut bersuara ketika memang kita tahu aturan jelasnya.
Mana Suaramu?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s